Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyatakan belum menerima
detail laporan mengenai keputusan besaran komponen hidup layak (KHL)
yang akan menentukan besarnya kenaikan upah minimum pekerja (UMP).
"Belum
saya terima di meja saya. Enggak apa-apa mereka (buruh) menuntut, tapi
mesti masuk logika. Hitung-hitungannya seperti apa," kata Jokowi di
Lapangan IRTI Monas, Jakarta, Senin (28/10/2013).
Jokowi
menegaskan, hasil kesepakatan antara Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) dan buruh mengenai besaran KHL belum disampaikan. "Yang namanya
UMP ditentukan kesepakatan antara Apindo dan pekerja serta dewan
pengupahan. Kalau sudah sepakat, baru disampaikan ke saya," ujarnya.
Sementara
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan,
KHL buruh sudah ditetapkan yakni sebesar Rp2.299.000.
"Buruh
menganggap KHL-nya Rp2,7-Rp3 juta. Kenapa? Karena komponen mereka ambil
sewa tempat dengan nilai tertinggi Rp850.000. Ya pengusaha enggak mau
dong, survei pengusaha Rp500.000 lebih. Kita usahakan Rp650.000," kata
Ahok.
Ahok mengungkapkan, besarnya UMP saat ini belum bisa secara
produktivitas meningkatkan UMP tahun depan. "Jadi ada negara-negara
lain sudah bisa, kita belum bisa. Sekarang kita masih bergelut di 60
komponen itu dulu," ujarnya.
Sekadar informasi, diketahui para
buruh menuntut kenaikan UMP tahun 2014 sebesar Rp3,7 juta dan menaikkan
komponen KHL menjadi 84 komponen.
"Saya ngomong produktivitas
mesti dinaikkan dan diukur juga. Kalau itu dinaikkan,
perusahaan-perusahaan bisa PHK. Jadi kita mesti ada keseimbangan. Ini
tidak mungkin selesai masalah ini, tapi yang penting rumusannya sudah
ada, yaitu KHL," tutupnya
sumber
Wednesday 30 October 2013
Komponen Hidup Layak Buruh di Jakarta Rp2,29 Juta
- , //
- softskill tulisan uang upah minimum provinsi uu ump //
- No Comments //
- by herdy
0 comments:
Post a Comment